Cerita Pemberantasan Judi Online dalam 3 Babak

Pemberantasan di tempat area Indonesia berjalan panjang serta juga melelahkan. Sudah beberapa kali ganti Menteri Komunikasi lalu Informatika (Menkominfo), Indonesia masih terus kebanjiran situs macam ini. Adakah di momen 9 tahun Presiden Jokowi?

Dampak judi online tak main-main. Berdasarkan catatan Kominfo kerugian rakyat per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.

Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sebanyak 2,19 jt warga berpenghasilan rendah alias miskin rela merogoh kocek untuk main judi online. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judi online di tempat area Indonesia, 2,76 juta.

Masih menurut PPATK ada 159 jt tambahan tinggi transaksi terkaitjudi online sepanjang tahun 2023. Nilai transaksinya mencapai Rp160 triliun.

“Tahun 2023 sampai dengan saat ini, PPATK sedang menganalisis tambahan tinggi dari 159 jt transaksi dengan nilai tambahan dari Rp160 triliun terkait dengan judi online,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.

Jika digabungkan dari tahun-tahun sebelumnya, angkanya jarak sangat jauh pada tempat atas atau terbilang sangat besar, dapat jadi mencapai tambahan tinggi 200 T.Sebelumnya, PPATK mengungkapkan transaksi terkait judi online sepanjang tahun 2017-2022 senilai Rp190.265.249.786.831 (Rp190 triliun).

Perputaran uang dimaksud merupakan aliran dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar serta transaksi dengan tujuan diduga pencucian uang yang mana yang disebut dilaksanakan oleh jaringan bandar.

PPATK menyebut terdapat perputaran dana senilai Rp190 triliun dalam 157 jt transaksi selama periode 2017 hingga 2022.

Mati satu, tumbuh seribu

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku pemberantasan judi online bukan perkara mudah. Menurutnya setiap pihaknya memutus akses, situs judi online yang digunakan baru kerap muncul lagi.

“Kami sangat sadar juga menyadari penuh bahwa upaya-upaya yang dimaksud mana saya sebutkan di area dalam atas belum menuntaskan permasalahan perjudian online, dikarenakan setiap hari terus bermunculan ribuan situs juga juga puluhan aplikasi baru yang mana yang dapat diunduh di dalam dalam luar aplikasi Apple Appstore lalu Google Playstore,” jelas Budi.

Untuk periode 18 Juli (sehari setelah pelantikan Budi sebagai Menkominfo) hingga 18 Oktober, Kominfo sudah memutus akses 425.506 konten perjudian.

Sebanyak 237.096 konten pada antaranya berasal dari situs kemudian juga alamat internet protokol (IP Address), 17.235 konten dari file sharing, serta 171.175 konten dari media sosial.

Tebang pilih

Salah satu cara memberantas judi online adalah lewat penindakan hukum bagi pihak-pihak yang dimaksud digunakan mengiklankan praktik ilegal tersebut.

Budi dalam satu kesempatan menyatakan influencer yang mana itu memasarkan situs judi online akan datang bergabung ditindak juga segala bentuk yang berkaitan dengan judi online calon disikat.

Ia mengungkap saat ini beberapa influencer yang tersebut dimaksud mengiklankan judi online sudah ditangani oleh kepolisian.

“Ada, ada beberapa influencer kan yang digunakan mana sudah dieksekusi oleh polisi tanda kutip. Ini kritis lah. Jadi kalau ada, ini juga sekalian mengimbau influencer-influencer, tokoh-tokoh publik, jangan memasarkan judi slot sebab pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” kata Budi.

Namun, realita menyatakan sebaliknya. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengoreksi langkah kepolisian yang dimaksud dinilai terkesan tebang pilih dalam kasus dugaan iklan situs judi online.

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menilai terdapat perbedaan sikap yang digunakan dimaksud cukup terasa terkait proses hukum yang tersebut mana melibatkan para rakyat figur tersebut.