Cuap-cuap Manis saat Krisis Iklim Makin Menggila

ternyata bukan cuma isapan jempol. Sejumlah negara dalam dunia, termasuk sudah merasakan dampak langsung dari krisis iklim. Masalahnya, sudah cukupkah yang digunakan dimaksud dijalankan pemerintah buat menangkalnya?

Dampak krisis iklim yang digunakan dimaksud sangat terasa bagi kehidupan sehari-hari pada tempat antaranya, cuaca ekstrem, krisis air bersih, suhu kian memanas, hingga kemarau berkepanjangan yang mana memicu kebakaran hutan juga lahan pada sebagian wilayah Tanah Air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, lalu Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan suhu rata-rata pada Indonesia melonjak drastis. Untuk tahun ini saja, suhu rata-rata Indonesia naik 0,4 derajat Celsius.

Menurut BMKG, seharusnya rata-rata suhu di area area Indonesia berkisar 26,6 derajat Celsius. Nyatanya, rata-rata suhu sudah mencapai 27 derajat Celsius, bahkan suhu maksimum di area tempat Indonesia sudah mencapai 38 derajat Celsius.

Meningkatnya suhu panas ini juga berimbas pada kenaikan kasus kebakaran hutan juga lahan di tempat tempat Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 499 kejadian karhutla sepanjang Januari sampai Agustus 2023.

Angka itu lebih besar lanjut tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut BNPB sejak 2020 hingga 2022, jumlah keseluruhan keseluruhan kejadian karhutla selalu di area dalam bawah 300, tapi saat ini total kejadian karhutla sudah tembus tambahan dari 300.

Manis dalam bibir, memutar kata

Joko Widodo sudah menjabat sebagai presiden Indonesia selama dua periode, yakni pada 2014-2019 lalu juga 2019-2023. 20 Oktober ini menandakan sembilan tahun kepemimpinan Jokowi di tempat dalam Indonesia.

Lalu, apa belaka yang mana itu diimplementasikan pemerintahan Jokowi untuk menanggulangi krisis iklim yang terjadi?

Pada 2015, Indonesia jadi salah satu negara yang digunakan menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Di bawah perjanjian itu, negara-negara menyerahkan janji merek untuk mengurangi emisi, yang dimaksud dimaksud dikenal sebagai Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah RI pun menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri juga 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.

Namun demikian, komitmen yang dimaksud disebut dikritik. Climate and Energy Researcher Greenpeace Indonesia Aldila Isfandari menilai komitmen itu cukup longgar melihat dari revisi yang digunakan dimaksud diambil dari NDC yang hal itu sudah pernah lama di-submit sebelumnya.

Tak cuma itu, Aldila menilai dari sektor energi serta BAU (Business As Usual) menuju 2030 masih longgar yang mana hal tersebut menimbulkan komitmen untuk memenuhi target penurunan emisi gagal tercapai.

“Bicara hambatan gagal, sebenarnya kalau kita lihat NDC Indonesia yang tersebut dimaksud sudah dalam submit bahwa kita bilang mau kurangi emisi kaca 29 persen di tempat tempat 2030 masih sangat bukan ambisius. Jadi sebenarnya komitmen ini dinilai longgar. Indonesia sudah gagal memenuhi itu,” kata Adila saat itu.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP 26 yang digunakan digelar pada Glasgow, Skotlandia, 2021 silam, Jokowi menyampaikan pidatonya mengenai krisis iklim. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa perubahan iklim adalah “ancaman besar bagi kemakmuran serta penyelenggaraan global”.